Jokowi, Programmer dan Sistem e-Government

Debat kandidat pertama calon presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019 telah usai. Dari pemaparan dua calon kandidat yaitu Prabowo dan Jokowi, setidaknya ada hal menggelitik dan menjadi bahan pembicaraan di beberapa komunitas programmer.

Tak lain halnya adalah statemen jawaban untuk e-government dari calon presiden RI Joko Widodo yang menyebutkan bahwa “Panggil saja programmer, tidak ada 2 minggu bisa dirampungkan“. Dari statemen tersebut banyak sekali para penggelut dunia programmer yang memberikan komentar. Kebanyakan mereka mengambil sisi positif dan sedikit yang mengerutkan dahi.

Setelah penulis telisik beberapa pidato pak Jokowi jauh sebelum menjadi gubernur DKI Jakarta, atau sewaktu beliau masih menjabat sebagai walikota Surakarta (baca: Solo). Ternyata Jokowi memang memiliki konsep dan prinsip manajemen government (baca: Pemerintahan) yang memang harus dilakukan secara sistematis, bukan lagi tradisional. Efek dari konsep yang berbasis sistemis ini tentu saja akan memberikan dampak langsung bagi pelayanan yang lebih baik.

Silahkan lihat video dibawah ini untuk statement Jokowi mengenai e-government di Solo :

Jika dilihat secara kenyataan, atau mungkin yang telah kita rasakan selama ini. Pelayanan birokrasi di negara kita memang masih carut marut dan sering terjadi kekacauan pada sistem. Imbasnya adalah pemerintah terasa tidak pecus memelihara negeri ini. Sistem-sistem yang dibuat pada birokrasi kita sekarang ini memang sudah ada beberapa pembenahan pada sektor-sektor tertentu. Pajak misalnya.

Akan tetapi sistem yang digunakan pada sektor lain masih banyak menggunakan proses tradisional. Dimana sistem tradisional yang dimaksud adalah penulisan manual form, pengelolaan keuangan, manajemen dokumen dan lain sebagainnya, tentu memiliki banyak kelemahan. Selain merepotkan, juga kurang efektif dan efisian dalam hal proses.

Dari beberapa kasus yang penulis rasakan, penggunaan sistem e-government maupun sistem berbasis teknologi informasi baik yang digunakan pemerintah, kampus atau sekolah memang cukup terasa. Anggaran memang melonjak untuk pengaplikasiannya, tapi secara keseluruhan sistem seperti ini lebih memudahkan masyarakat, dan yang pasti meminimalisir adanya praktik kecurangan.

Kemudian bagi penulis, mengenai statemen Jokowi tentang pembuatan sistem selama 2 minggu tersebut, “Jangankan 2 minggu, 2 hari pun bisa jadi, Pak“. Serahkan pada kita. 😀

 

Muhammad K Huda: A non exhausted blogger person within fullstack engineer (spicy food), open source religion, self-taught driver and maybe you know or don't like it. Simply says, Hello from Me!
Related Post