Subsidi bahan bakar minyak adalah topik yang masih beken dan perlu diperbincangkan. Tapi seharusnya topik ini segera diselesaikan oleh pemerintah dengan cara mengambil kebijakan baru agar kondisi finansial Indonesia lebih sehat. Bayangkan saja, uang sebesar 850 milyar perhari keluar dari uang negara, hanya untuk subsidi minyak ini. Saya menyebut 850 milyar, bersumber dari diskusi di stasiun Metro TV tapi lupa acara diskusinya. 😀

Banyak yang bertanya, Indonesia salah satu produsen minyak dunia. Namun pemerintah masih menjadi importir minyak. Bukan masalah itu sebenarnya, karena impor minyak memang untuk mengimbangi permintaan pasar minyak di negeri kita. Permintaan pasar tidak seimbang dengan produksi minyak dalam negeri. Sehingga pemerintah memang mau tidak mau harus melakukan impor. Its fine, Ok ! I agree with this !

Kembali lagi ke uang 850 milyar, yang menjadi bahan pembicaraan beberapa teman saya di komentar Facebook. Ada yang setuju, ada yang tengah-tengah, ada juga yang kolot menolak pencabutan subsidi BBM. Yang biasa memakai BBM Pertamax atau pertamina Dex atau BBM non subsidi lain mungkin setuju-setuju saja. However, pemakai premium dan sudah terbiasa dengan premium subsidi tentunya kenaikan harga BBM karena pencabutan subsidi adalah “bad thing” bagi mereka. Lihat ini dulu ya ? 😀

Pertamax Gan !

“Why is this a bad thing?” karena menurut penuturan teman saya, dampak nyata adalah biaya kebutuhan hidup meningkat, harga bahan pokok ikut meningkat dan lain-lain. Itu benar saja, tapi coba kita lihat dan ricek kenyataan pemakai bahan bakar minyak subsidi ini. Lebih dari 60% BBM subsidi dinikmati oleh 40% pendapatan teratas masyarakat, sementara kurang dari 10% penikmatnya adalah 20% masyarakat berpendapatan dibawah UMR. Ini menurut penuturan mas Andhika Putra Pratama (Koran Sindo Online) dan statistik dikutip dari BPS Pusat. Itulah kenyataan yang jelas-jelas BBM bersubsidi menurut saya adalah “wrong target“, salah sasaran.

Dengan demikian, jika memang benar-benar pengguna BBM menurut statistik BPS diatas itu bisa dipertanggungjawabkan, seharusnya tidak apa jika subsidi dicabut. Tapi, memang harus dipertimbangkan dengan lebih jeli lagi oleh pemerintah dan para staf ahli kenegaraan. Subsidi bisa dialihkan ke sektor yang lain agar tidak terjadi keguncangan publik maupun ekonomi Indonesia tercinta. Oke, Lanjutkan ! 😀